Pernyataan Penyangkalan

Terakhir Diperbarui: 13 Mei 2026

Seluruh informasi, data, ringkasan perkara, timeline, serta konten lain yang tersedia di Insolvensi.id bersifat umum dan ditujukan semata-mata untuk tujuan informasi, edukasi, dan kemudahan akses terhadap data publik kepailitan Indonesia. Insolvensi.id mengagregasi dan mengstrukturisasi data dari sumber-sumber publik yang tersedia, termasuk SIPP Pengadilan Niaga dan pengumuman wajib di media massa.

Bukan Nasihat Hukum

Tidak ada konten di Insolvensi.id — termasuk namun tidak terbatas pada ringkasan perkara, timeline PKPU/Kepailitan, status perkara, data kreditur, identitas kurator, maupun artikel dan analisis yang dipublikasikan — yang dapat dianggap, ditafsirkan, atau digunakan sebagai nasihat hukum (legal advice) profesional untuk kasus atau situasi spesifik apapun.

Informasi yang tersedia tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau konsultan hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum kepailitan dan PKPU.

Tanpa Hubungan Klien-Advokat

Penggunaan layanan Insolvensi.id, pengiriman pertanyaan melalui formulir kontak, maupun pendaftaran waitlist tidak menciptakan hubungan hukum antara pengguna dan Insolvensi.id, atau antara pengguna dan pihak manapun yang terkait dengan platform ini.

Kami sangat menyarankan Anda berkonsultasi langsung dengan advokat atau konsultan hukum yang kompeten dan terdaftar untuk setiap permasalahan hukum nyata — termasuk perkara PKPU, kepailitan, pencocokan piutang, atau tindakan hukum terkait lainnya.

Akurasi dan Kelengkapan Data

Meskipun kami berupaya menyajikan data yang akurat dan terkini, Insolvensi.id tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau kemutakhiran informasi yang tersedia. Data perkara bersumber dari sistem pengadilan dan media yang dapat mengalami keterlambatan, kesalahan input, atau perubahan status tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pengguna bertanggung jawab penuh untuk memverifikasi informasi secara independen melalui SIPP resmi Mahkamah Agung atau pengadilan niaga yang berwenang sebelum mengambil keputusan hukum atau bisnis apapun berdasarkan data di platform ini.

Batas Tenggat Waktu Hukum

Insolvensi.id secara khusus mengingatkan bahwa tenggat waktu hukum dalam proses PKPU dan Kepailitan bersifat mengikat dan tidak dapat diperpanjang secara sepihak. Notifikasi atau informasi yang tersedia di platform ini tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk pemenuhan kewajiban hukum dalam proses verifikasi tagihan, rapat kreditur, maupun tahapan hukum lainnya. Pengguna wajib memantau langsung melalui sumber resmi.

Keterbatasan Tanggung Jawab

Insolvensi.id dan pihak-pihak yang terkait dengannya tidak bertanggung jawab atas kerugian, kehilangan hak tagih, atau dampak hukum apapun yang timbul akibat penggunaan atau ketergantungan pada informasi yang tersedia di platform ini.

Tidak Berafiliasi dengan Lembaga Resmi

Insolvensi.id adalah proyek independen dan tidak berafiliasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Niaga, AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), IKAPI, HKPI, atau lembaga pemerintah maupun asosiasi profesi manapun.